SAKSI
MENURUT HUKUM INDONESIA
Secara umum definisi saksi telah tercantum
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) yang telah diratifikasi menjadi
Undang-Undang No 8 Tahun 1981 dalam Pasal 1 butir ke-26 KUHAP yang menyatakan
bahwa saksi adalah adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan
penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia
dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
Ketentuan tersebut secara spesifik kembali diatur dalam RUU
PERLINDUNGAN SAKSI (VERSI KOALISI LSM) dalam Pasal 1 angka 1 Saksi adalah
seseorang yang menyampaikan laporan dan atau orang yang dapat memberikan
keterangan dalam proses penyelesaian tindak pidana berkenaan dengan peristiwa
hukum yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan atau orang yang memiliki
keahlian khusus tentang pengetahuan tertentu guna kepentingan penyelesaian
tindak pidana.
Hak-hak saksi dalam KUHAP
- Hak untuk diperiksa tanpa hadirnya terdakwa pada saat saksi diperiksa (pasal 173 KUHAP)
- Hak untuk mendapatkan penterjemah atas saksi yang tidak paham bahasa
- Hak saksi yang bisu atau tuli dan tidak bisa menulis untuk mendapatkan penerjemah (pasal 178 ayat 1 KUHAP)
- Hak untuk mendapatkan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 3 hari sebelum menghadiri sidang (pasal 227 ayat 1 KUHAP)
- Hak untuk mendapatkan biaya pengganti atas kehadiran di sidang pengadilan (pasal 229 ayat 1 KUHAP).
Hak-hak di atas masih sangat terbatas, mengingat modus tindak
pidana yang terus berkembang dan lebih sistemik.
Di samping itu masih ada yang disebut dengan saksi yang
memberatkan dan saksi yang meringankan.
